Muhammad Arief Syafaat: Oktober 2012

Tugas Makalah

“Masalah Sosial tentang kemiskinan yang tidak bisa mendapatkan pendidikan”

Untuk Memenuhi Nilai UTS Semester Genap

Mata Pelajaran: Sosiologi

Pembina: Bp. Panjilmo SPd.Msi

0leh:

Fathoni Abdullah (XI-IS2/26)

DINAS PENDIDIKAN KOTA MALANG

SMA NEGERI 7 MALANG

Jl. Cengger Ayam I/14 Malang

Kata Pengantar

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan rahmat yang dilimpahkannya, bahwa makalah yang berjudul “Masalah Sosial tentang kemiskinan yang tidak bisa mendapatkan pendidikan “, yang dapat diselesaikan dengan baik. Saya berterima kasih kepada teman saya berkat dia saya dapat menselesaikan makalah ini. Semoga Makalah ini dapat bermanfaat dan Dapat menambah wawasan anda, Apabila ada kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Malang, 24 Maret 2012

Penulis

M. ARIEF SYAFAAT

IVV

DAFTAR ISI

Cover Makalah ………………………………………………………………………………………………………. iv

Kata Pengantar ……………………………………………………………………………………………………… ivv

Daftar Isi …………………………………………………………………………………………….ivvv

BAB I Pendahuluan

1.1.1 Latar Belakang Masalah …………………………………………………………………….. 1

1.2.1 Rumusan Masalah ……………………………………………………….………………….. 2

1.3.1 Tujuan Penulisan ……………………………………………………………………………. 2

BAB II Kajian Pustaka

1.1.1 Teori Sosial……………..……………………………………………………....………………… 3

BAB III Pembahasan

1.1.1 Pengertian Kemiskinan………………………………………………………………………. 11

1.1.2 Penyebab Kemiskinan ……………………………………………………………………….. 11

1.1.3 Upaya Pemerintah dalam mengatasi masalah pendidikan………...........................……………. 14

Bab IV Wawancara

1.1.1 Hasil Wawancara………………………………………………………………………………………… 17

1.1.2 Profil Narasumber…………………………………………………………………………………………18

1.1.3 Foto Narasumber………………………………………..………………………………………… 19

ivvv

Bab V Penutup

1.1.1 Kesimpulan………………………………………………………………. 20

1.1.2 Saran………………………………………………………………………20

Daftar Pustaka……………………………………………………………………. 21

ivvv

BAB I PENDAHULUAN

1.1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal sepanjang sejarah Indonesia sebagai nation state, sejarah sebuah negara yang salah memandang dan mengurus kemiskinan. Dalam negara yang salah urus, tidak ada persoalan yang lebih besar, selain persoalan kemiskinan.
Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus
urbanisasi ke kota, dan yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas.
Kemiskinan, menyebabkan masyarakat desa rela mengorbankan apa saja demi keselamatan hidup, safety life (James. C.Scott, 1981), mempertaruhkan tenaga fisik untuk memproduksi keuntungan bagi tengkulak lokal dan menerima upah yang tidak sepadan dengan biaya tenaga yang dikeluarkan. Para buruh tani desa bekerja sepanjang
hari, tetapi mereka menerima upah yang sangat sedikit.
Kemiskinan menjadi alasan yang sempurna rendahnya Human Development Index (HDI), Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. Secara menyeluruh kualitas manusia Indonesia relatif masih sangat rendah, dibandingkan dengan kualitas manusia di negara-negara lain di dunia. Berdasarkan Human Development Report 2004 yang menggunakan data tahun 2002, angka Human Development Index (HDI) Indonesia adalah 0,692. Angka indeks tersebut

merupakan komposit dari angka harapan hidup saat lahir sebesar 66,6 tahun, angka melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 87,9 persen, kombinasi angka partisipasi kasar jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi sebesar 65 persen, dan Pendapatan Domestik Bruto per kapita

yang dihitung
berdasarkan paritas daya beli (purchasing power parity) sebesar US$ 3.230. HDI Indonesia hanya menempati urutan ke-111 dari 177 negara

Kemiskinan telah membatasi hak rakyat untuk :

(1) memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan;

(2) Hak rakyat untuk memperoleh perlindungan hukum;

(3) Hak rakyat untuk memperoleh rasa aman;

(4) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan hidup (sandang, pangan, dan papan) yang terjangkau;

(5) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan pendidikan;

(6) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan kesehatan;

(7) Hak rakyat untuk memperoleh keadilan;

(8) Hak rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik dan pemerintahan;

(9) Hak rakyat untuk berinovasi;

(10) Hak rakyat menjalankan hubungan spiritualnya dengan Tuhan; dan
(11) Hak rakyat untuk berpartisipasi dalam menata dan mengelola pemerintahan dengan baik.

1.1.2 Rumusan Masalah

1. Apa yang Dimaksud Dengan Kemiskinan ?

2. Faktor apakah yang bisa menyebabkan masyarakat miskin tidak bisa mengenyam pendidikan yang layak ?

3. Bagaimana Upaya pemerintah untuk menggalakkan pendidikan khususnya di kota malang ?

1.1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui presentasi tingkat kemiskinan di kota Malang

2. Untuk mengetahui bagaimana pemerintah untuk menjalankan program pendidikan di kota malang tersebut

3. Untuk mengetahui pendapatan perkapita warga miskin di kota Malang

BAB II KAJIAN PUSTAKA

1.1.1 Teori Sosial

A. PENGERTIAN LEMBAGA SOSIAL
Lembaga Sosial menurut para ahli:
1. Mac Iver dan Page yaitu tata cara atau prosedur yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antar manusia yang berkelompok dalam suatu kelompok kemasyarakatan yang dinamakan asosiasi
2. Horton dan Hunt, lembaga sosial adalah suatu sistem norma untuk mencapai tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting
3. Kornblum mengemukakan bahwa lembaga sosial sebagai suatu struktur status dan peran yang diarahkan ke pemenuhan keperluan dasar anggota masyarakat
4. Koentjoroningrat memberi batasan yang dimaksud dengan pranata sosial adalah sistem yang menjadi wahana yang memungkinkan warga masyarakat itu untuk berinteraksi menurut pola resmi atau suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas untuk memenuhi kebutuhan kompleks khusus dalam kehidupan manusia

B. PROSES PERTUMBUHAN LEMBAGA
a. berdasarkan kekuatan pengikatnya terbentuk melalui cara(usage), kebiasaan (folkways), tata kelakuan (mores) dan adat (custom)
b. berdasarkan proses norma-norma dalam pembentukannya sebagai lembaga yaitu proses pelembagaan (institutionalization) , yaitu dikenal, diakui, dihargaai dan ditaati dalam kehidupan serta norma norma yang internalized yaitu norma telah meresap dalam jiwa anggota masyarakat
c. Unsur penting lembaga sosial yaitu
1. berkaitan dengan kebutuhan pokok
2. merupakan seperangkat aturan
3. merupakan cara bertindak yang mengikat

C. CIRI – CIRI LEMBAGA
1. Merupakan suatu organisasi pola pemikiran dan pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas kemasyarakatandan hasilnya terdiri atas adat istiadat, tata kelakuan dan kebiasaan serta unsur-unsur kebudayaan yang secara langsung dan tidak tergabung dalam suatu unit yang fungsional
2. Mempunyai tingkat kekekalan tertentu sehingga orang menganggapnya sebagai himpunan norma yang sudah sewajarnya harus dipertahankan
3. Mempunyai suatu atau beberapa tujuan tertentu
4. Mempunyai alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan
5. Mempunyai lambang atau simbol yang menggambarkan tujuan dan fungsinya
6. Mempunyai tradisi tertulis ataupun tidak tertulis yang merupakan dasar dari pranata yang bersangkuat dalam menjalankan fungsinya

Unsur penting Lembaga Sosial
1. Pranata sosial mencakup kebutuhan dasar (basic need)
2. Merupakan seperangkat aturan dan perilaku yang relatif tetap, tersusun dan terstruktur
3. Merupakan cara bertindak yang mengikat

Cara Mempelajari Lembaga Sosial
1. Analisis secara historis, bertujuan meneliti sejarah timbul dan berkembangnya
2. Analisis komparatif, bertujuan menelaah suatu lembaga tertentu dalam berbagai masyarakat berlainan atau berbagai lapisan sosial masyarakat
3. Analisis fungsional, yaitu menganalisis hubungan antara lembaga-lembaga dalam masyarakat

Fungsi Pranata
1. menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan
2. memberikan pedoman pada anggota anggota masyarakat bagaimana ia harus bertingkah laku di dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat yang bersangkuatan
3. memberikan pegangan kepada masyarakat untuk menandakan sistem pengendalian sosial yaitu sistem pengawasan dari masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya

D. TIPE – TIPE LEMBAGA

Menurut Gillin dan Gililin tipe lembaga sosial dapat ditinjau dari berbagai sudut antara lain
1. Dari Sudut Perkembangannya
a. crescive institutions : tidak sengaja dibentuk dari adat istiadat masyarakat. Contoh : institusi agama, pernikahan
b. enacted institutions : sengaja dibentuk dari adat istiadat masyarakat. Contoh : institusi pendidikan

2. Dari Sudut Sistem Nilai yang Diterima oleh Masyarakat
a. basic institutions : penting untuk memelihara tata tertib di masyarakat. Contoh : keluarga, sekolah, negara
b. subsidiary institutions: dianggap kurang penting untuk memelihara tata tertib di masyarakat. Contoh : rekreasi
3. Dari Sudut Penerimaan Masyarakat
a. approved atau social sanctional institutions : diterima oleh masyarakat.
Contoh: sekolah dan perusahaan dagang
b. unsanctioned institutions : ditolak oleh masyarakat, walau masyarakat tidak mampu memberantasnya. Contoh : penjahat, pencoleng
4. Dari Sudut Penyebarannya
a. general institutions : diterima oleh sebagian besar masyarakat dunia. Contoh: pranata agama
b. resstricted institutions : dikenal oleh masyarakat tertentu saja. Contoh : pranata agama Islam, Kristen, Katholik, budha dan Hindu
5. Dari Sudut Fungsinya
a. operative institutions : berfungsi menghimpun pola-pola atau tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan dari masyarakat yang bersangkutan, misal, masyarakat industri
b. regulative institutions : bertujuan mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan yang ada dalam masyarakat, misalnya pranata hukum seperti kejaksaan dan pengadilan

D. BEBERAPA LEMBAGA YANG PENTING DI MASYARAKAT

1. Lembaga Keluarga
a. Karakteristik Keluarga
Menurut Mac Iver dan Charlen Horton:
1) merupakan hubungan perkawinan
2) bentuk suatu kelembagaan yang berkaitan dengan hubungan perkawinan yang dibentuk atau dipelihara
3) mempunyai suatu sistem tata nama (nomeclatur) termasuk perhitungan garis keturunan
4) mempunyai fungsi ekonomi yang dibentuk oleh anggotanya
5) merupakan tempat tinggal bersama, rumah atau rumah tangga

b. Ciri – ciri Keluarga
Merupakan gemeinscaft yang didalamnya terdapat ciri kelompok primer, yaitu :
1) antar anggota mempunyai hubungan yang intim dan hangat
2) kooperatif
3) face to face
4) anggota keluarga memberlakukan anggota yang lain sebagai tujuan bukan alat untuk mencapai tujuan

c. Proses Terbentuknya Keluarga
1) tahap formatif atau pre neptual, masa persiapan sebelum perkewinan. Meliputi peminangan atau pertunangan
2) tahap perkawinan atau nuptual stage, yaitu ketika dilangsungkannya perkawinan dan sesudahnya tetapi sebelum melahirkan anak- anak
3) tahap pemeliharaan anak-anak atau child rearing stage yaitu keluarga dengan anak-anak hasil perkawinan
4) Tahap keluarga dewasa atau maturity stage yaitu suatu kelaurga dengan anak-anak yang telah mampu berdiri sendiri dan membentuk keluarga baru
Menurut UU No 1 Tahun 1974
Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YME
Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai, keduanya sebaiknya sudah berusia 21 tahun keatas

d. Fungsi dan Peran Lembaga Keluarga
Menurut Horton dan Hunt :
1. pengaturan hubungan biologis
2. reproduksi
3. sosialisasi
4. afeksi
5. definisi status
6. perlindungan dan ekonomi
Ada pula yang menambahkan keluarga berfungsi sebagai pengawas atau kontrol sosial
Fungsi latennya adalah menerusan gelar kebangsawanan
Adapun peran keluarga adalah dasar pembantu utama struktur sosial yang lebih luas. Jadi keluarga sebagai wadah pembentukan tingkah laku masyarakat termasuk dalam saluran penerus tradisi/budaya dalam masyarakat
Berkembangnya gaya hidup baru yang merusak fungsi keluarga menurut Giddens yaitu: hidup bersama diluar nikah (cohabitation), keluarga orang tua homoseksual (gay parent families) dan hidup membujang

2. Lembaga Pendidikan
Lingkungan pendidikan dibedakan menjadi 3, keluarga (informal), sekolah (formal) dan masyarakat (non formal), misalnya kursus dan bimbingan belajar
Menurut Horton dan Hunt fungsi lembaga pendidikan adalah sebagai berikut:
Fungsi Manifest Pendidikan
Fungsi Utama Manifes Pendidikan
Fungsi manifest pendidikan merupakan fungsi yang tampak dan dapat dirasakan manfaat nya secara langsung oleh masyarakat
1) membantu orang untuk sanggup mencari nafkah
2) menolong orang untuk mengembangkan potensinya demi pemenuhan kebutuhan pribadi dan pembangunan masyarakat

Fungsi Tambahan Manifest Pendidikan
1) melestarikan kebudayaan melalui proses pewarisan
2) merangsang partisipasi demikratis dan mengembangkan kemampuan berfikir rasional
3) memperkaya kehidupan dengan pengembangan cakrawala intelektual dan estetika
4) meningkatkan kemampuan menyesuaikan diri melalui bimbingan pribadi dan berbagai kursus
5) meningkatkan taraf kesehatan melalui olah raga
6) menciptakan warga negara yang patriotik melalui berbagai pelajaran
7) menunjang integrasi antara ras yang berbeda
8) membentuk kepribadian melalui tata tertib dan aturan lembaga pendidikan

Fungsi Laten Pendidikan
1. Menciptakan ketidakdewasaan atau memperpanjang masa remaja
2. Mengurangi pengendalian orang tua
3. Menyediakan sarana untuk pembangkangan
4. Mempertahankan sistem kelas sosial
5. Alat mobilitas sosial

3. Lembaga Ekonomi
Lembaga ekonomi merupakan lembaga yang menangani masalah kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi barang dan jasa yang diperlukan bagi kelangsungan hidup bermasyarakat
Ada beberapa tipe sistem ekonomi di dunia yaitu:
b. Tipe ekonomi campuran yaitu gabungan antara sistem kapitalis dan sosialis
c. Tipe ekonomi Komunis yaitu dipimpin oleh partai tunggal
d. Sistem ekonomi masyarakat fasis yaitu masyarakat yang dipimpin oleh suatu partai diktaktor yang diorganisir oleh seorang pimpinan yang kharismatik
e. Sistem ekonomi Indonesia bertumpu pada pasal 33 UUD 1945

Fungsi Lembaga Ekonomi
Dalam hal ini mengacu pada fungsi pasar yaitu:
1) mengatur kehidupan sosial dan ekonomi
2) tempat pertukaran bebas
3) mengubah struktur sosial budaya

4. Lembaga Politik
Kornblum mendefinisikan institusi politik sebagai seperangkat norma dan status yang mengkhususkan diri pada pelaksanaan kekuasaan dan wewenang.
Terbentukanya suatu lembaga politik dalam arti terbentuknya suatu nation (bangsa) dalam suatu negara adalah sebagai berikut:
1) mengadakan kegiatan dan proyek yang dapat menjawab keinginan warga masyarakat
2) menekan adanya persamaan nilai, norma atau sejarah melalui pengajaran di sekolah , media massa
3) pembentukan tentara nasional dari suatu negara merdeka dengan partisipasi semua golongan yang ada dalam masyarakat
4) mengadakan upacara pada kesempatan tertentu

Menurut Weber dominasi dibagi menjadi 3 jenis
1) Dominasi kharismatik yang didasarkan pada kewibawaan atau kharisma seseorang
2) Dominasi Tradisional didasar pada tradisi dan keturunan
3) Dominasi Legal – Rasional yaitu didasarkan kepada aturan hukum yang dibuat dengan sengaja atas dasar pertimbangan rasional

Lembaga politik mempunyai fungsi umum sebagai berikut:
1) Menghubungkan antara kekuasaan dengan warga masyarakat sehingga keteraturan tertib sosial terpelihara
2) Menangani masalah administrasi dan tata tertib umum demi terciptanya keamanan dan ketentraman masyarakat
Adapun yang ditertibkan adalah kepentingan-kepentingan dari warga masyarakat itu sendiri sehingga tidak terjadi benturan antara kepentingan antar individu maupun kelompok. Untuk melaksanakan suatu kebijakan suatu lembaga memerlukan kekuasaan dan kewenangan dengan demikian kehidupan politik tidak lepas dari sistem penagturan pembagian kekuasaan dan kewenangan. Pembagian kekuasaan dan kewenangan di negara Indonesia dibagi menjadi kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif dan kekuasaan eksekutif.

Sebagai wujud nyata atau pelaksana dari kekuasaan, lembaga politik mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. melembagakan norma melalui undang-undang yang disampaikan oleh badan legislatif
2. melaksanakan undang-undang yang telah disetujui
3. meyelesaikan konflik yang terjadi di antara para warga masyarakat sehubungan dengan kepentingan tertentu dari warga masyarakat yang bersangkutan
4. menyelenggarakan pelayanan seperti perawatan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dan seterusnya
5. melindungi para warga mayarakat atau warga negara dari serangan bangsa lain
6. memelihara kesiapsiagaan atau kewspadaan dalam menghadapi bahaya

5. Lembaga Agama

Menurut Horton dan Hunt agama mempunyai fungsi manifest dan laten. Fungsi manifest agama berkaitan dengan segi-segi doktrin, ritual dan aturan perilaku dalam agama.Fungsi laten dari agama yaitu membagi masyarakat dunia ke dalam golongan sosial, kelas sosial dan atas dasar agama ataupun tingkat keimanan. Secara sosiologis agama sangatlah penting bagi kehidupan manusia karena pengetahuan dan keahlian tidak berhasil menjawab seluruh persoalan yang dihadapi manusia. Menurut Durkheim fungsi agama dari segi mikro yaitu melalui komunikasi dengan Tuhannya orang yang beriman akan menjadi lebih kuat sehingga menurutnya fungsi agama ialah untuk menggerakkan kita dan membantu kita untuk hidup. Dari segi makro, agama menjalankan fungsi positif karena memenuhi kebutuhan masyarakat untuk secara berkal menegakkan dan memperkuat perasaan dan ide kolektif yang menjadi ciri dan inti persatuan masyarakat tersebut.

Unsur Agama
1. Kepercayaan
2. Praktek keagamaan/ Ritual
3. Simbol agama
4. Umat
5. Pengalaman

Adapun fungsi agama secara umum adalah :
1. sumber pedoman hidup bagi individu maupun kelompok
2. mengatur hubungan antarmanusia dan manusia dengan Tuhannya
3. merupakan tuntunan prinsip benar dan salah
4. pedoman mengungkapkan rasa kebersamaan
5. pedoman perasaan keyakinan (belief)
6. mengungkapkan keindahan (estetika)
7. pedoman jiwa dalam mencari ketenangan dan kesegaran jiwa
8. memberikan identitas kepada manusia sebagai umat dari suatu agama

BAB III PEMBAHASAN

1.1.1. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.

1.1.2 Penyebab Kemiskinan

Menurut World Bank dalam Nurhadi (2007: 25) dijelaskan bahwa penyebab kemiskinan adalah strategi pembangunan yang terlalumenitikberatkan dan bertumpu pada pertumbuhan ekonomi. Kenyataanmenunjukkan bahwa proses pembangunan sebagian besar negara berkembang kurang menyentuh 40% dari lapisan terbawah jumlah penduduknya. Strategi pertumbuhan yang dianut telah mengakibatkan

trickle-up

dan bukannya

trickle-down

sehingga proses pembangunan terusmemperbesar kesenjangan antara golongan miskin dan kaya.Sedangkan menurut Andre Gunder Frank (Nurhadi, 2007: 26)salah satu penyebab kemiskinan adalah pola hubungan ekonomi-politik antar bangsa yang timpang, yang selanjutnya dikenal sebagai TeoriKetergantungan

(Dependence Theory)

Pola hubungan antara negara berkembang dan negara maju berada dalam posisi yang timpang dimananegara-negara berkembang berada pada posisi tergantung pada negara-negara maju, dan hal ini membawa akibat yang tidak menguntungkan bagikepentingan negara berkembang. Kemudian Oscar Lewis (Nurhadi, 2007:27) menambahkan bahwa faktor penyebab kemiskinan adalah faktor kebudayaan. Kemiskinan dapat muncul sebagai akibat dari nilai-nilai dankebudayaan yang dianut oleh kaum miskin itu sendiri. Menurutnya, kaummiskin tidak dapat terintegrasi ke dalam masyarakat luas, bersifat apatis,dan cenderung menyerah pada nasib.

pada umumnya di negara Indonesia penyebab-penyebab kemiskinan adalah sebagai berikut:

Laju Pertumbuhan Penduduk.

Pertumbuhan penduduk Indonesia terus meningkatdi setiap 10 tahun menurut hasil sensus penduduk. Menurut data Badan PusatStatistik (BPS) di tahun 1990 Indonesia memiliki 179 juta lebih penduduk.Kemudian di sensus penduduk tahun 2000 penduduk meningkat sebesar 27 juta penduduk atau menjadi 206 juta jiwa. dapat diringkaskan pertambahan penduduk Indonesia persatuan waktu adalah sebesar setiap tahun bertambah 2,04 juta orang pertahun atau, 170 ribu orang perbulan atau 5.577 orang perhari atau 232 orang perjam atau 4 orang permenit. Banyaknya jumlah penduduk ini membawaIndonesia menjadi negara ke-4 terbanyak penduduknya setelah China, India danAmerika.Meningkatnya jumlah penduduk membuat Indonesiasemakin terpuruk dengankeadaan ekonomi yang belum mapan. Jumlah penduduk yang bekerja tidak sebanding dengan jumlah beban ketergantungan. Penghasilan yang minim ditambahdengan banyaknya beban ketergantungan yang harus ditanggung membuat penduduk hidup di bawah garis kemiskinan.

Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja dan Pengangguran.

Secara garis besar penduduk suatu negara dibagi menjadi dua yaitu tenaga kerja dan bukantenaga kerja. Yang tergolong sebagi tenaga kerja ialah penduduk yang berumur didalam batas usia kerja. Batasan usia kerja berbeda-beda disetiap negara yang satudengan yang lain. Batas usia kerja yang dianut oleh Indonesia ialah minimum 10 tahun tanpa batas umur maksimum. Jadi setiap orang atau semua penduduk

berumur 10 tahun tergolong sebagai tenaga kerja. Sisanya merupakan bukan tenagakerja yang selanjutnya dapat dimasukan dalam katergori bebabn ketergantungan.Tenaga kerja

dipilih pula kedalam dua kelompok yaitu angkatan kerja(labor force) dan bukan angkatan kerja. Yang termasuk angkatan kerja ialah tenagakerja atau penduduk dalam usia kerja yang bekerja atau mempunyai pekerjaannamun untuk sementara tidak bekerja, dan yang mencari pekerjaan. Seangkan yangtermasuk sebagai bukan angkatan kerja adalah tenaga kerja dalam usia kerja yangtidak sedang bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan tidak sedang mencari pekerjaan, yakni orang-orang yang kegiatannya bersekolah, mengurus rumahtangga, serta orang yang menerima pendapatan tapi bukan merupakan imbalanlangsung atas jasa kerjanya.Selanjutnya angkatan kerja dibedakan pula menjadi dua subkelompok yaitu pekerjadan penganggur. Yang dimaksud dengan pekerja adalah orang-orang yangmempunyai pekerjaan, mencakup orang-orang yang mempunyai pekerjaan danmemang sedang bekerja maupun orang yang memilki pekerjaan namun sedangtidak bekerja. Adapun yang dimaksud dengan pengangguran adalah orang yangridak mempunyai pekerjaan, lengkapnya orang yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan. Pengangguran semacam ini oleh BPS dikatergorikan sebgai pengangguran terbuka. (Dumairy, 1996)

Distribusi Pendapatan dan Pemerataan Pembangunan

Distribusi pendapatan nasional mencerminkan merata atau timpangnya pembagianhasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya. Kriteriaketidakmerataan versi Bank Dunia didasarkan atas porsi pendapatan nasional yangdinikmati oleh tiga lapisan penduduk, yakni 40% penduduk berpendapatan rendah(penduduk miskin); 40% penduduk berpendapatan menengah; serta 20% penduduk berpemdapatan tertinggi (penduduk terkaya). Ketimpangan dan ketidakmerataandistribusi dinyatakan parah apabila 40% penduduk berpendapatan rendahmenikmati kurang dari 12 persen pendapatan nasional. Ketidakmerataan dianggapsedang atau moderat bila 40% penduduk berpendapatan rendah menikmati 12hingga 17 persen pendapatan nasional. Sedangkan jika 40% penduduk miskinmenikmati lebih dari 17 persen pendapatan nasional makan ketimpangan atau

kesenjangan dikatakan lunak, distribusi pendapatan nasional dikatakan cukupmerata. (Dumairy, 1996)Pendapatan penduduk yang didapatkan dari hasil pekerjaan yang mereka lakukanrelatif tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari sedangkan ada sebagian penduduk di Indonesia mempunyai pendapatan yang berlebih. Ini disebut juga sebagai ketimpangan. Ketimpangan pendapatan yang ekstrem dapat menyebabkan inefisiensi ekonomi. Penyebabnya sebagian adalah pada tingkat pendapatan rata ± rata bearapa pun, ketimpangan yang semakin tinggi akan menyebabkan semakinkecilnya bagian populasi yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman atausumber kredit. Selain itu ketimpangan dapat menyebabkan alokasi aset yang tidak efisien. Ketimpangan yang tinggi menyebabkan penekanan yang terlalu tinggi pada pendidikan tinggi dengan mengorbankan kualitas universal pendidikan dasar, dan kemudian menyebabkan kesenjangan pendapatan yang semakin melebar. (Todaro,2006)Ketimpangan pembangunan di Indonesia selama ini berlangsung dan berwujud dalam berbagai bentuk dan aspek atau dimensi. Bukan saja berupa ketimpangan hasil-hasilnya, misalnya dalam hal pendapatan per kapita tetapi juga ketimpangankegiatan atau proses pembangunan itu sendiri. Bukan pula semata-mata berupaketimpangan spasial atau antar daerah tetapi ketimpangan sektoral dan ketimpanganregional.Ketimpangan sektoral dan regional dapat ditengarai antara lain dengan menelaah perbedaan mencolok dalam aspek ±aspek seperti penyerapan tenaga kerja, alokasidana perbankan, investasi dan pertumbuhan.Sepanjang era PJP I (lima pelita) yang lalu, sektor pertanian rata ± rata hanyatumbuh 3, 54 persen per tahun. Sedangkan sektor industri pengolahan tumbuhdengan rata-rata 12,22 persen per tahun. Di Repelita VI sektor pertanian saat ituditargetkan tumbuh rata-rata 3,4 persen per tahun, sementara pertumbuhan rata-ratatahunan sektor industri pengolahan ditargetkan 9,4 persen per tahun. Tidak sepertimasa era PJP I, dimana dalam pelita-pelita tertentu terdapat sektor lain yang

tingkat pertumbuhannya lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan sektor industry pengolahaan,selama Repelita VI tingkat pertumbuhan sektor ini dicanangkan yang tertinggi

dibandingkan sektor±sektor lainnya. Sektor industry pengolahan diharapka dapatmenjadi pemimpin sepanjang sektor Repelita VI.Ketimpangan pertumbuhan antarsektor, khususnya antara sektor pertanian dansektor industry pengolahan harus disikapi secara arif. Ketimpangan pertumbuhan sektoral ini bukanlah atau ekses pembangunan. Ketimpangan ini lebih kepada suatu hal yang terencana dan memang disengaja terkait dengan tujuan menjadikan Indonesia sebagai negara industry. Akan tetapi sampai sejauh manakah ketimpangan ini apat ditolerir? Pemerintah perlu memikirkan kembali perihal ketepatan keputusan menggunakan industrialisasi sebgai jalur pembangunan karenaakan sangat berdampak bagi pendapatan penduduk dan selanjutnya kemiskinan.(Dumairy, 1996)

Tingkat pendidikan yang rendah

. Rendahnya kualitas penduduk juga merupakansalah satu penyebab kemiskinan di suatu negara

Ini disebabkan karena rendahnyatingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan tenaga kerja. Untuk adanya perkembangan ekonomi terutama industry, jelas sekali dibuthkan lebih banyak teanga kerja yang mempunyai skill atau paling tidak dapat membaca dan menulis.Menurut Schumaker pendidikan merupakan sumber daya yang terbesar manfaatnyadibandingkan faktor-faktor produksi lain. ( Irawan, 1999)

Kurangnya perhatian dari pemerintah.

Pemerintah yang kurang peka terhadaplaju pertumbuhan masyarakat miskin dapat menjadi salah satu faktor kemiskinan.Pemerintah tidak dapat memutuskan kebijakan yang mampu mengendalikan tingkat kemiskinan di negaranya.

1.1.3 Upaya Pemerintah Dalam hal Mengenyam Pendidikan

1. Menyusun dan menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan TK, SD, SLTP,

SMU, dan SMK.

2. Menetapkan kurikulum muatan lokal SD, SLTP, SMU, dan SMK.

3. Melaksanakan kurikulum nasional atas dasar penetapan dan dalam pelaksanaan

pemerintah dan lokal.

4. Mengembangkan standar kompetensi siswa TK, SD, SLTP, SMU, dan SMK atas

dasar minimal kompetensi yang ditetapkan minimal pemerintah.

5. Memantau, mengendalikan dan menilai pelaksanaan POM dan manajemen

sekolah.

6. Menetapkan petunjuk pelaksanaan penilaian hasil belajar TK, SD, SLTP, SMU,

dan SMK.

7. Melaksanakan evaluasi hasil belajar tahap akhir TK, SD, SLTP, SMU, dan SMK.

8. Menetapkan etunjuk pelaksanaan kalender pendidikan TK, SD, SLTP, SMU, dan

SMK.

9. Menyusun rencana dan melaksanaan pengadaan, pendistribusian,

pendayagunaan dan perawatan sarana prasarana termasuk pembangunan

infrastruktur TK, SD, SLTP, SMU, dan SMK

10. Mengadakan blanko STTB dan NEM SD, SLTP, SMU, dan SMK di

kabupaten/kota.

11. Mengadakan buku pelajaran pokok TK, SD, SLTP, SMU, dan SMK.

12. Memantau dan mengevaluasipenggunaan sarana prasarana TK, SD, SLTP, SMU

dan SMK

13. Menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan siswa TK, SD, SLTP, SMU, dan SMK.

14. Melaksanakan pembinaan kegiatan siswa TK, SD, SLTP, SMU, dan SMK.

15. Menetapkan kebijakan pelaksanaan penerimaan siswa TK, SD, SLTP, SMU, dan

SMK.

16. Menetapkan petunjuk pelaksanaan penerimaan siswa TK, SD, SLTP, SMU, dan

SMK.

17. Memantau dan mengevaluasi kegiatan siswa TK, SD, SLTP, SMU, dan SMK

18. Merencanakan dan menetapkan pendirian dan penutupan TK, SD, SLTP, SMU,

dan SMK.19. Melaksanakan akreditasi TK, SD, SLTP, SMU, dan SMK.

20. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja TK, SD, SLTP, SMU, dan SMK.

21. Melaksanakan program kerjasama luar negeri di bidang pendidikan dasar dan

menengah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan pemerintah

22. Membina pengelolaan TK, SD, SLTP, SMU, dan SMK termasuk sekolah di

daerahterpencil sekolah terbuka serta tenaga teknis kebudayaan.

23. Melaksanakan mutasi tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, dan SMK.

24. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan karir tenaga kependidikan TK, SD,

SLTP, SMU, dan SMK, sekolah rintisan/unggulan dan sekolah yang terkena

musibah bencana alam.

25. Merencanakan kebutuhan, pengadaan, dan penempatan tenaga kependidikan

TK, SD, SLTP, SMU, dan SMK.

BAB IV WAWANCARA

1.1.1 Hasil Wawancara

Arief : Selamat Siang, Pak ?

Andri : Selamat Siang, juga dek

Andri : Ada yang bisa saya bantu ?

Arief : Ya, pak begini saya mendapat tugas untuk mewawancarai bapak tentang kemiskinan

Warga malang yang mengakibatkan banyak yang tidak mengenyam pendidikan, apa

Boleh saya mewawancarai anda tentang topik tersebut ?

Andri : Boleh, saja silahkan ..

Arief : Apa yang membuat warga malang sebagian adalah warga yang menengah ke bawah ?

Andri : ohhh. Itu di sebabkan oleh upah yang tidak layak, dan dengan gaji yang sedikit banyak

Orang tua yang memilih anak nya bekerja daripada mendapatkan pendidikan

Arief : Apa pendapat bapak tentang hal ini ?
Andri : Pendapat saya sih, sebaiknya para orang tua yang tidak cukup mampu seharusnya

Mensekolahkan anaknya agar mereka dapat mendapatkan ilmu yang bisa mereka

Gunakan untuk mencari pekerjaan yang layak

Arief : Apa saran bapak terhadapat pemerintah kota malang dalam menggalakkan program

Belajar 9 tahun ?

Andri ; sebaiknya pemerintah mengadakan pendidikan gratis bagi warga yang tidak mampu,

Agar mereka dapat membangun bangsa Indonesia dan sebagai penerus bangsa dimasa

Depan.

Arief : Terima kasih, atas waktu yang bapak berikan kepada saya ….

Andri : sama-sama adek, dan saya ingatkan untuk rajin belajar agar kamu bisa menggapai cita-

Cita nya di masa depan

Arief : baiklah, saya akan berusaha. Selamat Siang, Pak

Andri : Selamat siang

1.1.2 Profil Narasumber

Nama : Andri Wijaya

Status : Single

Alamat : Jl. Ikan Mas, Malang

Pekerjaan : Pegawai Swasta

1.1.3 Foto Narasumber

BAB IV Penutup

1.1.1 Kesimpulan :

Jadi ada beberapa wilayah di kota malang merupakan wilayah orang yang kurang mampu. Dan mereka ingin sekali bersekolah, tetapi masalah biaya yang sangat lah besar, maka pemerintah kota malang merencanakan dana sekolah untuk siswa yang kurang mampu, agar mereka terus dapat menggapai cita-citanya, dan menjadi penerus bangsa Indonesia dimasa mendatang

1.1.2 Saran

1. Sebaiknya pemerintah kota malang, mencoba untuk mengumpulkan informasi yang

Akurat tentang warga yang kurang mampu untuk mengenyam pendidikan

2. Sebaiknya para orang tua untuk membiarkan anaknya untuk bersekolah, dan kalau

Masalah biaya pemerintah kota malang akan memberikan dana BOS untuk siswa yang

Kurang mampu